Dari Cafe hingga Konser, Budaya "Healing" Jadi Cermin Tekanan Hidup Anak Muda
Perubahan fenomena ini menegaskan bahwa kebutuhan akan ruang pemulihan mental kini menjadi bagian ta
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan setelah lembaga ini melaporkan defisit operasional yang signifikan setiap bulan. Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan defisit sebesar Rp2 triliun setiap bulannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI.
Dilansir dari CNBCIndonesia dalam paparannya, BPJS Kesehatan mengungkapkan saat ini telah melayani sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan setiap hari, dengan dana klaim yang dikeluarkan sekitar Rp500 miliar per hari atau terakumulasi Rp16 triliun hingga Rp16,5 triliun setiap bulan. Sementara iuran yang berhasil dikumpulkan hanya berkisar Rp14 triliun per bulan. Rasio klaim pun disebut telah mencapai 108,72 persen.
Pemerintah menyiapkan dana talangan Rp20 triliun dari APBN untuk mengatasi risiko kegagalan pembayaran pada Juli 2027 mendatang, yang dipicu antara lain oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan harga obat impor. Bantuan tersebut direncanakan berasal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, masing-masing Rp10 triliun.
Di sisi lain, DPR mendesak agar persoalan ini tidak hanya diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa defisit bulanan sebesar Rp2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek, dan meminta pemerintah menjelaskan akar masalahnya kepada public apakah karena meningkatnya beban penyakit, kepatuhan iuran yang belum optimal, atau persoalan tata kelola.
Meski demikian, masyarakat peserta mandiri kelas 1, 2, dan 3 dipastikan tidak akan menanggung beban tambahan dalam waktu dekat. Manajemen memastikan iuran BPJS Kesehatan 2026 belum akan mengalami kenaikan, dengan besaran tetap mengikuti aturan lama sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pemerintah juga berencana menghapus tunggakan iuran senilai Rp 14 triliun yang menyasar ke sekitar 23 juta peserta.
