BPJS Beri Penjelasan Terkait Aturan Naik Kamar Kelas
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap peserta JKN ber
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan kini mulai menunjukkan dampak nyata. Salah satunya terlihat dari langkah sigap Perempuan Amanat Nasional (PUAN), organisasi perempuan Partai Amanat Nasional (PAN), yang langsung mempercepat proses kaderisasi dan rekrutmen politiknya.
Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PUAN yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Jumat (19/6), menjadi momentum penegasan komitmen tersebut. Di hadapan para kader dan tamu undangan, Ketua Umum PUAN Farah Puteri Nahlia menyatakan bahwa organisasinya siap bergerak penuh gas menuju Pemilu 2029.
Dikutip dari liputan6.com putusan MK ini sejatinya membawa sinyal kuat keterwakilan perempuan di parlemen bukan lagi sekadar wacana, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap partai. Jika tidak terpenuhi, partai berisiko tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan sebuah sanksi yang tentu tidak ingin ditanggung oleh partai mana pun.
Bagi PUAN, perintah untuk bergerak cepat datang dari pucuk pimpinan. "Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Jadi kita akan gas terus, gaspol," ungkap Farah.
Namun PUAN tidak ingin berhenti hanya pada pemenuhan kuota. Farah memastikan bahwa pihaknya sedang merancang program sekolah politik khusus bagi kader perempuan, yang akan membekali mereka dengan strategi dan keterampilan politik yang relevan. Program ini dirancang agar setiap perempuan yang ingin terjun ke dunia legislatif benar-benar siap secara kapasitas, bukan hanya memenuhi syarat administratif semata.
"Saya sudah punya rencana membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN yang langsung straight to the point mempelajari strategi politik. Dengan begitu, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif pada 2029 bisa kita kaderisasi," jelasnya.
Lebih dari sekadar target angka, langkah PUAN mencerminkan kesadaran bahwa perempuan Indonesia berhak mendapat akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan makin banyaknya perempuan yang duduk di DPR dan DPRD, suara-suara dari separuh lebih penduduk Indonesia itu diharapkan semakin terwakili dalam kebijakan yang lahir dari gedung parlemen.
Farah menegaskan optimismenya. "Kalau kami optimistis, ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan. Oleh karena itu, kami akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kami akan terus maraton sampai 2029 nanti, mulai dari sekarang."
Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta jajaran elite PAN lainnya menandai betapa seriusnya perhatian partai terhadap agenda penguatan perempuan ini.
