BPJS Beri Penjelasan Terkait Aturan Naik Kamar Kelas
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap peserta JKN ber
Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Perempuan Amanat Nasional (PUAN), mengambil langkah strategis dengan merencanakan pendirian sekolah politik khusus bagi kader perempuan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya serius PAN dalam mencetak perempuan-perempuan tangguh yang siap bersaing di panggung legislatif pada Pemilu 2029.
Dikutip dari liputan6.com Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, mengungkapkan rencana tersebut di sela-sela pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PUAN di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Jumat (19/6). Menurutnya, sekolah politik ini dirancang bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai ruang pembelajaran yang berorientasi langsung pada praktik strategi politik.
"Saya sudah punya rencana membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN yang langsung straight to the point mempelajari strategi politik. Dengan begitu, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif pada 2029 bisa kita kaderisasi," ujar Farah.
Gagasan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan. Partai yang gagal memenuhi ambang batas ini berisiko gugur sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut — sebuah konsekuensi yang mendorong PAN untuk segera bergerak lebih agresif dalam pengembangan kader perempuannya.
Farah menegaskan bahwa persiapan sejak dini bukan hanya soal memenuhi persyaratan hukum, melainkan tentang meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan PAN di parlemen.
"Kalau kami optimistis, ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan. Oleh karena itu, kami akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kami akan terus maraton sampai 2029 nanti, mulai dari sekarang," tegasnya.
Dorongan ini pun datang langsung dari pimpinan tertinggi partai. Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, disebut memberikan instruksi langsung agar rekrutmen dan kaderisasi perempuan segera digenjot.
"Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Jadi kita akan gas terus, gaspol," kata Farah.
Kehadiran sekolah politik perempuan ini diharapkan menjadi terobosan nyata di tengah masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia. Dengan pembekalan strategi politik yang terstruktur dan komprehensif, PUAN berharap dapat menghadirkan lebih banyak wajah perempuan yang kompeten, berani, dan berdaya di kursi-kursi parlemen baik di DPR maupun DPRD pada pemilihan legislatif mendatang.
Pelantikan DPP PUAN tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta sejumlah elite PAN lainnya.
